REI: KPR FLPP 2026 mentok 300 ribu unit, akad massal 17 Desember disiapkan
Real Estate Indonesia (REI) menilai target 350.000 unit KPR subsidi berskema FLPP tahun ini tidak akan tercapai. Menurut laporan InvestorTrust (28 September 2026), Wakil Ketua Umum DPP REI Maria Nelly Suryani menjawab singkat, “Enggak bisa,” ketika ditanya apakah target itu masih mungkin dikejar. Angka ini melengkapi gambaran serapan yang sudah kami bahas di artikel serapan KPR subsidi yang melambat.
Angka realisasi
Hingga 28 September 2026, realisasi FLPP mencapai 160.070 unit senilai Rp19,98 triliun, atau 45,73 persen dari target. Angka itu turun 12,56 persen dibanding periode sama tahun lalu yang sebanyak 183.058 unit. Hampir seluruhnya rumah tapak (160.053 unit), sedangkan rumah susun hanya 17 unit.
REI menyebut ada sekitar 18.000–23.000 unit yang masih dalam proses penagihan dari bank ke BP Tapera. Proyeksi asosiasi untuk setahun penuh adalah 280.000 hingga maksimal 300.000 unit, dengan tambahan 65.000–70.000 unit pada periode berikutnya.
Hambatan dan upaya percepatan
REI menunjuk beberapa penyebab. Kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menekan cadangan lahan pengembang; REI menyebut lebih dari 120 anggotanya di Jawa Timur terdampak. Di Nusa Tenggara Barat, realisasi turun dari sekitar 5.200 unit pada 2025 menjadi sekitar 2.100 unit tahun ini. Pembangunan rumah tapak di daerah juga memerlukan sekitar 6–12 minggu hingga akad, dan pengiriman material memperlambat prosesnya.
Dari sisi BP Tapera, Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyatakan potensi permintaan sebesar 48.679 unit akan diakselerasi dalam sebulan ke depan. Potensi itu terdiri dari unit yang lolos pemeriksaan subsidi, dalam analisis kredit, sudah SP3K, dalam proses trilogi, dan sudah akad. Sementara itu, potensi pasokan tercatat 28.165 unit, sebagian besar (24.001 unit) rumah tapak siap huni. Akad massal 71.000 unit juga direncanakan pada 17 Desember 2026 di Jawa Timur. Catatan: artikel sumber memuat satu angka kenaikan yang tampak janggal, sehingga kami tidak mengutipnya.
Artinya bagi pemilik rumah di Jabodetabek
Data ini bersifat nasional, dan sebagian besar hambatan yang disebut (LSD, pengiriman material) lebih terasa di luar Jabodetabek. Namun polanya berguna bagi pembeli rumah subsidi di Bogor, Bekasi, atau Tangerang: pasokan siap huni cukup tersedia, sehingga Anda bisa memilih unit yang sudah berdiri dan memeriksa langsung kondisi bangunan, sertifikat, serta izin sebelum akad, daripada membeli sistem inden yang menunggu berbulan-bulan.
Bagi pembeli yang memenuhi syarat, jangan terburu-buru karena khawatir kuota habis, tetapi siapkan berkas sejak awal karena proses dari pengajuan hingga akad tetap memakan waktu. Aturan batas gaji dan harga yang baru masih dalam rencana, jadi ikuti ketentuan yang berlaku saat Anda mengajukan.