Serapan KPR subsidi 2026 melambat, bedah rumah baru 53 ribu dari 400 ribu
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum menilai kinerja sektor perumahan. Menurut ulasan detikProperti (21 Oktober 2026), program besar Kementerian PKP berjalan lebih lambat dari rencana.
Angka penyerapan
Kuota KPR subsidi (FLPP) tahun ini 350.000 unit. Hingga 19 Oktober 2026, realisasinya 184.342 unit, atau 52,67 persen. Penyerapan itu lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang disebut sekitar 200.000 unit. Bunga tetap berlaku: 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun.
Program bedah rumah (BSPS) menyerap 68,56 persen anggaran Kementerian PKP, atau Rp8,59 triliun, dengan target 400.000 unit. Per 14 Oktober 2026, baru 53.000 rumah yang selesai direnovasi. Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menilai target itu sulit tercapai karena “Mekanismenya belum dipersiapkan secara matang.” Ia juga menyebut melemahnya daya beli membuat minat membeli rumah turun. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan kendala berupa kenaikan harga bahan bangunan dan perizinan.
Aturan yang sedang bergerak
Di sisi aturan, luas maksimum rusun subsidi naik dari 36 menjadi 45 meter persegi lewat Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2026 yang ditetapkan 5 April 2026. Pemerintah juga mengumumkan rencana menaikkan batas gaji KPR subsidi bagi penghasilan tetap hingga sekitar Rp17 juta per bulan dengan bunga 6 persen dan harga rumah maksimal Rp500 juta. Menurut detikProperti (1 Oktober 2026), skema itu akan diluncurkan lewat peraturan menteri yang masih disiapkan, jadi belum berlaku. Untuk Jabodetabek, batas gaji saat ini masih Rp12 juta (belum menikah) dan Rp14 juta (menikah). Perubahan lain di segmen ini, termasuk aturan domisili, kami bahas di artikel soal rumah subsidi dan KTP Jakarta.
Insentif PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan pada 2027 dengan pembebasan 100 persen untuk rumah hingga Rp2 miliar.
Artinya bagi pemilik rumah di Jabodetabek
Serapan yang lambat bukan berarti rumah subsidi sulit didapat; kuota masih tersisa hampir separuh. Bagi calon pembeli yang memenuhi syarat, ini berarti ada waktu untuk membandingkan proyek dan memeriksa legalitas, izin, dan progres fisik, bukan terburu-buru karena takut kehabisan. Namun jangan menunda keputusan semata menunggu batas Rp17 juta, karena aturannya belum terbit dan bisa berubah.
Bagi yang berencana merenovasi rumah sendiri, kendala yang disebut Tapera, yaitu harga bahan bangunan dan perizinan, juga nyata di pasar swasta. Siapkan anggaran dengan cadangan dan urus persetujuan bangunan sejak awal. Untuk gambaran layanan perencanaan dan pembangunan, lihat layanan Halora Land.